Kadis PUPR Provinsi Kalteng, Jembatan Hasan Basri Terbatas Untuk Lintasan Tongkang Batubara

1tulah.com, MUARA TEWEH– Enam jembatan kontruksi baja yang menyeberangi Sungai Barito, satu diantaranya memiliki bentang tengah terpendek, yaitu Jembatan KH Hasan Basri. Karenanya, jika di lintasi angkutan tongkang batubara, memerlukan perlakuan husus.

Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah Shalahuddin mengatakan, Jembatan KH Hasan Basri dibangun tahun 1993 dan diresmikan tahun 1995, memiliki bentang tengah 60 meter. Terpendek jika di bandingkan dengan jembatan lain di Kalsel dan Kalteng yang bentangnya mencapai 100 meter bahkan lebih.

Kadis PUPR Kalteng yang datang ke Muara Teweh terkait rapat koordinasi ((rakor) sinkronisasi antara lalu lintas angkutan jalan dengan lalu lintas angkutan sungai serta meminimalisasi hambatan berlayar disepanjang Sungai Barito dalam wilayah Kabupaten Barito Utara, menyarankan supaya Pemkab Barito Utara mengambil beberapa langkah menyikapi kondisi tersebut.

Apa langkahnya? Salahudin membeberkan, Pemkab memperkuat fender, membuat posko terpadu disetiap kabupaten yang memiliki jembatan di atas Sungai Barito. Selain itu menyiapkan assist, rambu-rambu, dan tenaga SDM andal operator posko.

Selain jenis tongkang mesti menyesuaikan dengan konfigurasi jembatan, hal lain yang mutlak dipenuhi terkait clearance. Artinya ketinggian muka air minimal 15 meter dari lantai jembatan ke permukaan air banjir. Kondisi ini terpenuhi di Jembatan penyeberangan Muara Teweh-Jingah, tidak di Jembatan KH Hasan Basri.

“Sebab, jembatan ini dibangun untuk mengatasi keterisolasian wilayah, bukan didesain supaya bisa dilayari tongkang batu bara di bawahnya,” jelas Shalahuddin.

Adapun rencana jangka panjang, Jembatan KH Hasan Basri didesain ulang (redesain), saat usianya 40 tahun pada tahun 2035. Pemkab Barito Utara pernah mengusulkan redeaain pada tahun 2016, tetapi usulan tersebut tak berlanjut, karena umur jembatan yang masih di bawah 40 tahun tak bisa dibiayai lewat APBN.

” Kalau nanti diredesain bentangnya di atas 100 meter, harus melibatkan tim nasional Komisi Keamanan Jembatan (KKJ),” pungkas Shalahuddin.(eni)