RSUD Muara Teweh Punya Tunggakan Hutang 1,8 Miliar Kepada Karyawan Nya

1tulah.com, MUARA TEWEH– Tenaga kesehatan(nakes) dan medis yang selama ini teriak mengadu ke sejumalah media, mulai terjawab. Ternyata hingga kini mereka belum mendapatkan pembayaran upah jasa pelayanan BPJS dan pelayanan umum.

Hal ini terkuak saat Rapat Dengar Pendapat(RDP) antara DPRD dengan Dirut RSUD Muara Teweh dan Dinas Kesehatan Barut, Senin(7/9/2020).

Pihak dewan mencecar pertanyaan ke Dirut RSUD Muara Teweh dr Dwi Agus Setidjowati, baik H Tajeri dam juga Suriannor, kenapa tenaga medis, tenaga pelayanan dan seluruh karyawan rumah sakit, belum mendapat kan biaya upah alias insentif jasa pelayanan BPJS dan pelayanan umum.

“Apa benar mereka belum mendapatkan uang insentif jasa pelayanan dan lainnya. Kita mendapat banyak SMS dan juga WA. Malah ada jasa layanan yamg belum di bayar di tahun 2019,” kata H Tejeri, salah anggota DPRD Barut, saat RDP, Senin(7/9).

Dikatakan Tajeri kemana dana 1,8 miliar peruntukan bayar utang jasa medis yang sudah disetujui oleh DPRD. Apa sudah disalurkan.

“Sekda mesti kita panggil dan minta klarifikasi mengenai dana 1,8 miliar itu besok,’ tegas Tajeri.

Sementara anggota DPRD lain, Suriannor mempertanyakan, kemapa upah para klining service belum dibayar. “Jangan sampai gaji mereka yang sudah kecil hambat lagi dengan belum di bayar uang jasa dll,” timpalnya.

Dirut RSUD Muara Teweh, dr Dwi Agus Setidjowati menjawab, dana 1.8 milir belum ada. Dia hanya menjelaskan, rumah sakit hanya ada dana BLUD sebesar 14 miliar.

Rinciannya, dana itu digunakan untuk pelayanan 11 miliar, dan 4 miliar untuk operasional.

“Sekarang ada dana sisa 1,2 miliar. Itu untuk keperlian sampai bulan desember. Untuk pelayanan jasa Covid-19 semua dana nya dibayarkan dari pusat,” kata Dwi Agus.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Barut, Parmana Setiawan mengatakan, besok, sebelum di laksanakan RDP dengan tim anggaran, dir8nya akan membicaraoan langsung dengan Sekda Janinal Arifin terkait tunggakan jasa medis,” katanya.(eni)