Perkawinan Anak di Kalimantan Tengah

  • Bagikan
Lydia Putri
,

Penulis : Lydia Putri, S.Tr.Stat

Staf Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya

Perkawinan diusia anak merupakan sebuah fenomena yang masih marak terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.  Upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan anak dibuktikan dengan penerbitan UU. No 16 Tahun 2019 yang menetapkan, perkawinan hanya diizinkan pada laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 19 tahun.

Sebelumnya, UU mengenai batas usia perkawinan diatur dalamUU No.1 Tahun 1974  menyebutkan,  perkawinan diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Akan tetapi, hingga saat ini perkawinanan anak masih saja terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 mencatat 1,96 persen dari anak usia 10-18 tahun di Kalimantan Tengah berstatus kawin. Status perkawinan di maksud, kondisi dimana seseorang mempunyai istri atau suami, baikti tinggal bersama maupun terpisah, termasuk yang kawin sah secara hukum adat,agama, negara, dan sebagainya serta mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat dianggap sebagai suami istri.

Perkawinananak di Kalimantan Tengah di dominasi oleh perempuan. Sebanyak 3,69 persen anak perempuan berusia 10-18 tahun berstatus kawin. Angka ini sepuluh kali lebih besar dari persentase anak laki-laki  hanya sebesar 0,34 persen.

Tingginya persentase perkawinan anak perempuan mengindikasikan adanya diskriminasi pada anak perempuan. Hal ini akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti besarnya risiko keguguran, kelahiran prematur, kematian pada ibu dan bayi saat proses melahirkan, kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), meningkatnya kasus stunting atau anak bertubuh kerdil,serta meningkatnya risiko mengalami kanker payudara. Kondisi ini terjadi karena dari segi usia,  organ reproduksi anak belum cukup matang. Selain itu kesadaran pikiran dan mental anak untuk memasuki dunia rumah tangga masih belum dapat dikatakan stabil.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan, perkawinan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak asasi. Namun dibanyak daerah, perkawinan anak masih terjadi secara massal dan sering terabaikan. Hukum Internasional bahkan menetapkan perkawinan anak adalah bentuk kekerasan pada anak, sehingga mencegah perkawinan anak merupakan bentuk dari perlindungan terhadap hak anak. Perkawinan anak perlu dicegah karena terbukti memiliki korelasi sangat besar terhadap kemiskinan, rendah nya tingkat pendidikan serta kekerasan dan diskriminasi.

Data BPS yang membedakan karakteristik daerah tempat tinggal dari anak berumur 10-18 tahun, menunjukkan bahwa perkawinan anak lebih banyak terjadi pada mereka yang tinggal di wilayah perdesaaan. Di tahun 2019,  4,15 persen dari anak perempuan usia 10-18 tahun yang tinggal di daerah perdesaan Kalimantan Tengah berstatus kawin. Berarti 5 dari 100 anak perempuan yang tinggal diwilayah perdesaan Kalimantan Tengah telah mengalami perkawinan di usia dini. Tidak hanya itu, anak perempuan berstatus kawin di Kalimantan Tengah didominasi oleh mereka berstatus ekonomi rendah.

Rendahnya pemahaman orang tua terkait dampak negatif perkawinan anak menjadi indikasi dari tingginya perkawinan anak di wilayah perdesaan. Selain itu besar dugaan bahwa orang tua memilih untuk mengawin kan anak perempuan nya agar terhindar dar ikeharusan menyekolahkan, serta mengurangi beban tanggung jawab dalam menafkahi anak.

Perkawinan anak harus dengan tegas dicegah, sebab secara tidak langsung perkawinan anak akan berkontribusi pada peningkatan angka putus sekolah. Perkawinan anak umumnya membawa anak mengesampingkan pendidikan yang harusnya ditempuh. Tingkat pendidikan yang rendah, serta dilengkapi dengan ketiadaan keahlian atau keterampilan tertentu akan membawa rumah tangga dari perkawinan anak padalingkar pengangguran dan kemiskinan.

Tidak hanya itu, perkawinan anak akan menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Karena perkawinan anak membawa potensi masa fertilitas yang lebih panjang. Fertilitas yang tinggi hasil perkawinan anak umumnya memiliki korelasi negatif pada kualitas pembangunan manusia. Perkawinan anak menghasilkan orang tua  belum siap dalam membentuk seorang individu menjadi manusia berkualitas.

Oleh karena itu, anak dari hasil perkawinan anak hanya akan mengulang alur kehidupan yang sama. Rentetan permasalahan ini muncul karena anak yang melakukan perkawinan belum siap untuk membina rumah tangga dan menanggung beban besar sebagai orang tua.

Peningkatan ambang batas dalam legalitas perkawinan menggambarkan perhatian pemerintah untuk memberantas perkawinan anak. Menakar dari sisi usia sekolah, pemerintah telah berupaya agar mereka yang melakukan perkawinan minimal telah menamatkan pendidikan SMA atau dengan kata lain telah menuntaskan masa jenjang wajib belajar.

Pemerintah berharap dengan minimal pendidikan menegah atas, mereka yang akan kawin setidaknya memiliki pengetahun cukup untuk membangun bahtera keluarga. Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga telah mengalakkan program Pendewasaan UsiaPerkawinan(PUP) yang merupakan bagian dari program Keluarga Berencana.

Program ini bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan cara meningkatkan usia kawin pertama. Program PUP berusaha meningkatkan usia perkawinan anak menjadi 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Disamping menunda usia perkawinan, PUP berusaha menunda usia perempuan saat mengalami kehamilan pertama.

Meskipun berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah, orang tua tetap harus menjadi garda terdepan  memberantas perkawinan anak. Tanpa peran dari orang tua, semua upaya dilakukan pemerintah menjadi sia-sia. Orang tua perlu menyadari bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi terhadap anak.

Mengizinkan perkawinan pada anak, baik untuk menghindari zina, menghindari tanggung jawab menghidupi anak atau bentuk dari kebiasaan daerah merupakan tindakan  tidak tepat. Karena itu, pemerintah perlu merangkul para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat guna menyamakan persepsi tentang perkawinan anak.

Sebab selama ini, walaupun pernikahan anak secara hukum negara bersifat illegal, para orang tua masih mengawinkan anak dengan mengandalkan hukum agama, hukum adat atau pun dengan kebiasaandan tradisi  melekat pada masyarakat. Undang-undang ditetapkan pemerintah tidak akan berarti, jika hukum agama dan adat masih membiarkan perkawinan anak terjadi.

Hari anak yang jatuh pada tanggal 23 Juli lalu, mengingatkan kita bahwa masih banyak catatan kondisi anak di Kalimantan Tengah. Salah satu masalah anak yang perlu diperhatikan adalah perkawinan anak. Mencegah perkawinan anak adalah kewajiban orang tua dan pemerintah sebagai upaya perlindungan hak asasi anak.

Biarlah anak menjalani apa yang seharusnya dilakoni sebagai anak, yakni bermain, belajar dan mengeksplorasi banyak hal. Sehingga pada usia dewasa, anak telah bertumbuh menjadi manusia berkualitas.(*)

 Advertisement Here ,
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *