Kades Dilaporkan Warganya Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Kades Membantah dan Sebut Pelapor Rival Saat Pilkades

20
SHARES
128
VIEWS

MUARA TEWEH,1tulah.com  – Untuk kesekian kalinya, pelaporan terhadap kepala desa(kades) yang diduga menyelewengkan dana desa kembali terjadi. kali ini dialami Seorang kepala desa di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Ia diadukan sejumlah warganya atas dugaan penyelewengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Pengelolaan dana desa dituding selalu bermasalah setiap tahun.Karena yang dilaporkan penggunaan DD dan ADD  tahun anggaran, yakni tahun 2017, 2018, dan 2019. Empat warganya akan mengadukan sang kepala desa kepada penegak hukum dan pihak lainnya.

“Kami mengadukan dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan dan penyelewengan uang desa,” ujar Bernandus di hadapan wartawan,saat menggelar jumpa pers akhir pekan kemarin,Jumat(25/10/2019) di Muara Teweh.

Pengaduan warga terhadap kades tersebut antara lain tentang indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam mengangkat pengurus Bumdes tanpa melalui musyawarah desa, intervensi pembelian truk untuk usaha Bumdes, dan tak ada laporan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2017.

Selain itu, tambah Bernandes,  pembangunan gedung PAUD yang menelan dana Rp552,5 juta, dan pembelian truk Bumdes secara kredit yang menguras anggaran desa pada tahun 2018. “Kami sudah membuat laporan tertulis dan akan diantarkan ke Seksi Pidsus Kejari Barut, Senin depan,” ujar dia.

Sementara itu, Camat Teweh Timur Sudiyono saat dikonfirmasi mengaku belum mendapatkan laporan tertulis seputar pengaduan dimaksud dari masyarakat. Tetapi Camat tak membantah bahwa pernah ada masalah antara kades dan BPD.  Masalah ini telah diselesaikan melalui Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

“Kalau masalah dengan BPD sudah diselesaikan oleh Inspektorat dengan melibatkan kedua pihak. Saya belum dapat laporan kalau ada masalah yang lain lagi,” sebut Sudiyono.

Terpisah, Kades Benangin I, Yudi Hartono kepada wartawan dia membantah dan menyebut sebagian pelapor adalah rivalnya pada pilkades lalu. Menurut Yudi, dirinya tak pernah menyalahgunakan wewenang, apalagi menyelewengkan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2017, 2018, dan 2019.

“Saya perlu tahu siapa yang melapor. Memang mereka selama ini berseberangan dengan kepala desa. Ada yang dua kali mencalonkan sebagai kades, itu adalah rival saat pilkades. Ada juga yang kecewa karena tidak terpilih saat pemilihan BPD. Ada pengurus lembaga adat dan ada juga yang mencari-cari kesalahan,” sebut Yudi kepada wartawan.

Menurut kades, para warga tersebut tidak pernah datang ke kantor desa atau ke BPD untuk menanyakan atau mengonfirmasikan hal-hal yang hendak mereka laporkan.

“Itu hak mereka untuk melapor. Tetapi mereka tidak tahu ke dalamnya. Seharusnya mereka konfirmasi dulu ke kita. Mereka belum pernah menanyakan langsung sejauhmana proses pelaksanaan dana yang dikelola desa,” terangnya.

Yudi memastikan kades memang wajib diawasi masyarakat. Soal Bumdes penghasilan berapa, pengelolaan seperti apa, dan ke mana arah penyaluran uang semua ada pertanggungjawaban dan laporan.

“Sebagai masyarakat, mereka bisa melihat pembukuannya. Bisa juga tanyakan kepada BPD, karena BPD sebagai pengawas,” katanya lagi.

Begitu pula soal pembagunan PAUD bisa dilihat secara jelas. Kalau ada penyelewengan, bisa diperlihatkan mana yang diselewengkan. Sebab, laporan selalu jelas dan pembangunan fisik nyata terlihat, tak ada yang ditutup-tutupi.(eni)

Related Posts

Discussion about this post

ADVERTISEMENT

Recommended

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

error: Content is protected !!