MUARA TEWEH,1tulah.com-DPRD Barito Utara(Batara) mendesak dilakukannya segera eksekusi penutupan lokalisasi “Merong”. Apalagi program pemerintah pusat batas akhir yang ditetapkan pada tahun 2019, Indonesia bebas dari prositusi.

Hal ini mengemuka saat rapat dengar pendapat (RDP) penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila, antara gabungan komisi DPRD Barito Utara dengan pemerintah, Senin (21/1) kemarin.

“Tidak ada lagi tawar-menawar, karena sudah ada kesepakatan. Kita yakin, penghuni lokalisasi bukan asli Barito Utara, sehingga penutupan bisa lebih cepat dilakukan,” kata anggota DPRD, H Purman Jaya (Fraksi GKKB).

Menurut dia, penutupan lokalisasi Merong akan berdampak positif bagi kalangan menengah ke bawah, karena selama ini dengan biaya hanya sekitar Rp200 ribu, para pencari hiburan dari segmen tersebut bisa dilayani di tempat prostitusi. “Kita pakai cara halus, mumpung didukung oleh pemerintah pusat, cepat saja ditutup,” sebutnya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Barito Utara, Drs Hendro Nakalelo mengatakan pada prinsipnya pemerintah siap mengeksekusi penutupan lokalisasi Merong. Rangkaian persiapan sudah dilakukan, sehingga tinggal menunggu hari H.

Berdasarkan data yang diterima dari Plt Kepala Dinas Sosial PMD Barito Utara, Eveready Noor, jumlah penghuni lokalisasi Merong sekitar 120 orang. Mereka berasal dari beberapa daerah luar Kalimantan. Saat lokalisasi yang sudah berjalan sekitar 35 tahun ditutup, para penghuninya akan dipulangkan ke daerah asal dengan biaya pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Barito Utara, H Acep Tion, menyatakan dukungan DPRD terhadap langkah pemerintah untuk menutup lokalisasi Merong tahun 2019. Penutupan dilakukan secepatnya dan DPRD ikut memantau. Untuk anggaran pemulaangan dari pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial sekarang ini sudah disiapkan. “Ini sesuai dengan anjuran pemerintah pusat dan MUI, supaya tidak ada lagi prostitusi,” katanya.

Dia juga menekankan, karena ini menyangkut masalah penyakit masyarakat diharapkan pemerintah daerah segera mengambil tindakan.  “Dan dihimbau kepada masyarakat yang berdomisili disekitar lokalisasi hendaknya tidak terpengaruh dengan adanya penutupan lokalisasi ini dan tetap saja diminta untuk tinggal,” ujar Acep Tion.

Namun katanya, untuk status nama lokalisasi Merong ini bukan lagi lokalisasi akan tetapi menjadi pemukiman penduduk. Dengan harapan ini dapat mengubah status pekerjan, karena menurut dia tempat tersebut sangat efektif untuk melakukan kegiatan usaha yang legal, seperti bisa dijadikan tempat pelabuhan ataupun  perdagangan.

“Untuk menghindari terjadinya prostitusi liar setelah dilakukan penutupan lokalisasi ini, saya mengharapkan kepada Satpol PP agar dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk selalu rutin melakukan razia ke tempat-tempat hiburan malam, hotel, serta penginapan-penginapan yang ada di Bario Utara ini,” imbuhnya.(*)

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here