1tulah.com,MUARA TEWEH– Surat pihak Pemerintah Kabupaten Barito Utara ke Kementrian Aparatur Negara si sambut baik dan diapresiasi salah anggota DPRD Barito Utara. “Itu langkah baik biar ada solusi. Penerimaan CPNS tujuan baik menambah kekurangan kuota ASN terutama di yang bertugas dipedalaman. Kog malah diganjal aturan sulit dengna adanya penerapan  kelulusan sesuai passing grade,” ujar Mustafa Joyo Muchtar, salah anggota DPRD Barito Utara, Jumat(9/11/2018).

BACA JUGA : Kasihan, di Barito Utara 1.780 Pelamar CPNS Hanya 22 Lulus

Dirinya ikut prihatin dengan hasil kelulusan di Barito Utara, yang mana dari 1.780 peserta hanya 22 pelamar yang dinyatakan lulus. Mestinya sesuai kebutuhan 258 lulus. Sehingga penempatan mereka baik tenaga pendidik dan tenaga kesehatan benar-benar dibutuhkan bertugas dipedalaman.

”Kita mendukung upaya Pemkab Batara melayangkan surat ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara. Dan kita apresiasi langkah cepat tersebut. Sudah semestinya pula pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Aparatur negara dan Badan Kepegawaian Nasional bisa evaluasi,” kata politisi Partai Gerinda Barito Utara ini.

BACA JUGA : Hanya 22 Lulus CPNS, Pemkab Batara Kirim Surat Protes ke KemenPan Pusat

Pemerintah Kabupaten Barito Utara melayangkan surat ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dengan nomor suraat 813/XI/BKPSDM tertanggal 7 Nopember 2018 . Pemkab meminta evaluasi permenpan RB no 37 tahun 2018 tentang Passing Grade dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS/ASN.

Diusulkan penentuan kelulusan hasil tes CAT-UNBK yang sudah dilaksanakan agar persyaratan kelulusan ditentukan berdasarkan urutan rangking dari nilai total kumulatif tertinggi hasil perolehan peserta dengan nilai komulatif terendah pada angka 298, dan tidak perlu diadakan tes TKD ulang.(Tims)

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here