Dewan Sampaikan Catatan LKPJ

0
142

MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalteng menyampaikan rekomendasi Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2016, pada Selasa (9/5) lalu, dalam rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Barut Set Enus Y Mebas SE MIP.

Henny Rosgiaty Rusli SP MM, selaku juru bicara menyampaikan beberapa  catatan yang berisi saran masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintah untuk perbaikan ke depan. Permasalahan utama yang disoroti diantaranya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Di bidang pendidikan, Dewan merekomendasi agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap sekolah yang tidak mempunyai murid sesuai dengan standardnya. Selanjutnya, perlunya pemerataan penyebaran guru-guru di seluruh kecamatan yang ada di Kab. Barut.

“Untuk efektifitas dan efesiensi, perlu dilakukan mutasi tenaga pengajar sesuai dengan tempat tinggal asalnya. Rekomendasi dewan agar dinas pendidikan melakukan pendataan dan evaluasi dalam rangka penempatan tenaga guru sesuai dengan tempat lahirnya,” beber Henny.

Sedangkan dibidang kesehatan, dewan menyoroti terdapat Pustu, Puskesdes dan Polides yang belum difungsikan dan ketersediaan obat di rumah sakit yang ditanggung oleh BPJS masih terbatas. Sehingga pasien terpaksa membeli di apotek.

Selanjutnya, bidang insfratruktur dimana infrastruktur yang ada di pedesaan, masyarakat di desa meminta agar baik jalan dan jembatan bisa dipakai jangka panjang dalam artian untuk bisa digunakan guna peningkatan perekonomian masyarakat desa. “Rekomendasi dewan pembangunan jalan dan jembatan agar memperhatikan azas manfaat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” tandas Henny.

Menurutnya subtansi dari rekomendasi ini merupakan tanggung jawab moral, kontribusi dan respon dari DPRD Batara terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2016. Rekomendasi ini disusun berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat pada saat reses, kunjungan kerja, laporan masyarakat, hearing, monitoring dan evaluasi serta kajian teknis yang dilakukan oleh DPRD Batara selama 2016.

Menanggapi itu Bupati Barut H Nadalsyah melalui Wabup Drs Ompie Herby menjelaskan, LKPJ Bupati dibuat mengacu kepada ketentuan yang telah diatur di dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan peraturan pemerintah RI Nomor 03 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD serta informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Barut tahun anggaran 2016 sesuai dengan arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Batara. “Terarah pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Ompie Herby. Hal ini, kata dia, dapat dilihat dari program kerja masing-masing dinas, badan, kantor dan unit satuan kerja lingkup Pemkab Barut. Diantaranya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga telah memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.(hadie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here