MUARA TEWEH – Dewan Batara menilai saat ini sanksi Perda Miras kurang tajam dan bringas. Karenanya perlu direvisi, sebab tidak begitu jelas menyebutkan sanksinya. Apalagi penyidik PPNS belum ada. Tujuannya, agar Perda itu benar-benar bisa dijalankan.

Anggota komisi III DPRD Batara Dr H Tajeri SH MH menegaskan, di dalam kota Muara Teweh sendiri jualan minuman keras sangat bebas, termasuk kios-kios banyak yang tidak jelas izinnya.

“Setelah peraturan Miras ini tidak jelas dan dijual kelihatannya begitu bebas, pihak kepolisian juga tidak bisa berbuat banyak karena Perda tidak jelas. Kita harapkan pemerintah daerah dalam waktu segera harus merivisi itu Perda Miras,” beber Tajeri, Jumat (14/4).

Dalam Perda, kata Tajeri, harus melibatkan semua unsur seperti tokoh agama (lintas agama), tokoh masyarakat, LSM, wartawan perguruan tinggi, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tujuannyasanksinya tidak jelas, kejadiannya akan lain.

Keprihatinan Politis Gerindra ini tidak beralasan, sebab sudah banyak contoh yang baru-baru ini anak-anak disogoki minuman dan diperkosa dampak mengkonsumsi Miras. “Ini karenanya mereka mendapatkan Miras sangat mudah, membelinya mudah apalagi bisa di jumpai disembarang tempat.Kami berharap Pemkab segera mencabut atau merevisi Perda Miras dan membuat kembali,” cetusnya. (den)

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here